PARADOKS ENUMERATOR Koperasi dan UMKM
(Oleh: Erik Setiawan)
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Petugas Enumerator Koperasi dan UMKM merupakan bagian dari leading sektor Kementerian Koperasi dan UKM dalam program pemberdayaan Koperasi dan UMKM di setiap daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Enumerator sebagai wujud dari upaya meningkatkan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan ketangguhan perekonomian bangsa, ketersediaan Data pelaku UMKM menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam mengakselerasi intervensi program agar tepat sasaran berdasarkan karakter, kebutuhan, dan lokasi usaha.
Data hasil enumerator juga sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana intervensi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha. Data yang dinamis juga akan membantu pemerintah dalam melakukaan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan KUMKM serta sebagai dasar perumusan kebijakan.
Keresahan Pelaku Koperasi dan UMKM
Berdasarkan aduan dan survei acak yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang, masyarakat sebagai subjek atau pelaku koperasi dan UMKM kerapkali dibuat resah dengan kedatangan petugas enumerator yang tidak memiliki seragam resmi seperti rompi atau yang lainnya dan hanya dilengkapi dengan id card serta surat tugas sehingga kurang dapat meyakinkan masyarakat bila data yang diberikan akan dipergunakan sebagai mana mestinya.
Ditambah dengan beberapa petugas enumerator yang tidak mengikutsertakan perangkat desa/kelurahan dalam proses pendataan sehingga warga semakin resah dengan kedatangan enumerator yang tidak didampingi langsung oleh perangkat desa/kelurahan atau warga setempat dalam hal ini RT/RW.
Cipta kondisi trust terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian bagi petugas enumerator di lapangan sehingga respon masyarakat dalam menyambut program pemberdayaan Koperasi dan UMKM ini mendapat kategori baik.
Politisasi Program
Ketidakpamahaman masyarakat merupakan peluang bagi politisi untuk dapat memanfaatkan situasi dan mengambil keuntungan dari situasi sehingga dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi oknum politisi.
Sejak awal rekruitmen petugas enumerator sudah ada aroma politissasi program yang membuat para petugas enumerator memiliki rasa hutang jasa dan ada dugaan memberi arahan untuk sosialisasi pada konstituen politisi tersebut.
Reformasi birokrasi pelayanan publik terlihat seperti api jauh dari panggangnya sehingga harus menjadi tugas bersama untuk mencegahnya dan birokrasi dapat berjalan atas kepentingan masyarakat bukan atas kepentingan oknum politisi. Jangan sampai Birokrat melakukan konspirasi dengan politisi tertentu di wilayah tertentu atas dasar kedekatan emosional dengan memanfaatkan program pemerintah untuk mendulang suara di Pemilu yang akan datang.
Potensi Pungli Bantuan BPUM
Bimbingan mental terhadap petugas enumerator perlu menjadi perhatian serius Dinas Koperasi dan UMKM agar tidak terjadi seperti hal pungutan liar terhadap masyarakat pelaku koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh oknum petugas enumerator.
Sosialisasi hak atas kewajiban terhadap petugas enumerator harus sampai pada masyarakat pelaku koperasi dan UMKM sehingga tidak ada kata kiasan yang mendapat bantuan BPOM itu merupakan hasil perjuangan petugas enumerator melainkan memang sudah menjadi tugas serta kewajiban petugas enumerator.
Dinas Koperasi dan UMKM harus mematahkan terjadi rasa hutang jasa masyarakat pelaku koperasi dan UMKM terhadap petugas enumerator sehingga tidak ada celah bagi oknum petugas enumerator untuk melakukan praktik pungutan liar.
Program yang berkaitan dengan UMKM adalah program yang pro rakyat, maka harus dilaksanakan dengan cara-cara yang merakyat bukan cara-cara yang menunjukkan Pengkhianatan terhadap Rakyat.
