PANDEGLANG – Forum Komumikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( FK-PKBM) Kabupaten Pandeglang adakan workshop Pengelolaan PKBM dan Sosialisasi Uji Kesetaraan (UK) Paket A, B dan C tahun 2024 yang di hadiri oleh jajaran Ketua PKBM, Tenaga Pendidik PKBM se-Kab. Pandeglang, turut hadir pula Maman Rukmana selaku Kabid Dindikpora, Kamir Sekdis Dindikpora dan juga Inspektur-Inspektorat Kab. Pandeglang Hasan Bisri. Kegiatan workshop tersebut bertempat di Wisma PGRI Cilaja-Majasari (Kamis, 28/3/24).
Lumanul Hakim selaku ketua FK-PKBM mengatakan dalam sambutannya bahwa Uji Kesetaraan merupakan proses asesmen yang menyetarakan hasil pendidikan nonformal dengan pendidikan formal. Ujian Kesetaraan juga merupakan pengakuan hasil pendidikan informal sama dengan pendidikan formal dan nonformal.
Sosialiasi uji kesetaraan Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut kepada para warga belajar PKBM terkait kegiatan Uji Kesetaraan yang akan dilaksanakan nanti. Lukman juga mengatakan, setiap jenjang pendidikan pasti mengalami ujian, baik ujian kelas dan lain sebagainya tentu hal itu untuk menguji sejauh mana pemahaman dan pengetahuan yang disampaikan oleh tutor.
Selain itu dalam Sosialisasi Uji Kesetaraan Tahun 2024, Lukman menyampaikan, urgensi uji kesetaraan, memungkinkan individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta mengukur kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan non-formal seperti PKBM yang ada di Kabupaten Pandeglang. Lukman berharap sosialisasi uji kesetaraan membuat warga belajar lebih memanfaatkan waktu belajar dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga belajar PKBM.
Selain sosialisasi uji kesetaraan hal lain yang harus dilaksanakan oleh semua PKBM yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu harus memperhatikan terkait dengan managerial/pengelolaan yang ada di masing-masing intern PKBM jangan sampai berbanding terbalik.
Pengelolaan PKBM secara implisit telah banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mendapat pendidikan formal, masyarakat yang putus sekolah dan masyarakat yang kurang beruntung lainya dalam mendapatkan pendidikan dan keterampilan. PKBM didukung dengan ijazah, sertifikat ataupun bentuk surat keterangan tamat pendidikan dan pelatihan lainya yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Sedangkan secara konseptual PKBM melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi. Dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan pengelolaan PKBM dapat meningkatkan kaulitas sumber daya manusia secara menyeluruh baik dari segi pendidikan, keterampilan, dan ekonomi. Ujar Lukman saat mengakhiri.
(red/adm)
